WASHINGTON DC – Jelang akhir pemerintahannya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengincar negara dengan populasi Muslim terbesar selanjutnya untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel dan itu, Republik Indonesia.
Seorang pejabat tinggi pemerintahan Trump, Adam Boehler, CEO US International Development Finance (DFC) mengatakan bahwa Indonesia, negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia akan mendapatkan bantuan pembangunan senilai 2 miliar dollar AS (Rp28 triliun) jika mengakui Israel secara terbuka.
Dilansir dari Bloomberg, Boehler mengatakan bahwa RI akan mendapat bantuan tersebut jika mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
“Kami sedang membicarakannya dengan mereka (Indonesia),” kata Boehler kepada Bloomberg di Yerusalem.
“Jika mereka siap, kami akan dengan senang hati, bahkan memberikan dukungan lebih berupa dukungan finansial,” sambung Boehler.
Menjelang akhir masa jabatannya, pemerintahan Trump getol mengupayakan agar negara-negara Arab segera membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Langkah-langkah itu dipimpin oleh penasihat senior Gedung Putih sekaligus menantu Donald Trump, Jared Kushner.
Sejauh ini, Israel telah membuka hubungan diplomatik dengan beberapa negara Arab seperti Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko.
Indonesia, sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia diincar pemerintahan Trump untuk segera melakukan normalisasi, menyusul negara-negara Arab mayoritas Muslim lainnya.
Meski begitu, Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak berniat membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Retno mengatakan, pernyataan tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel," ujar Retno dalam konferensi pers virtual, Rabu (16/12/2020).
Retno menambahkan, Indonesia tetap memberikan dukungan besar terhadap kemerdekaan Palestina sampai saat ini.
"Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan two-state solution dan parameter internasional yang telah disepakati, secara konsisten akan tetap dijalankan," kata Retno.
[Source: Kompas]
